Rabu, 24 Agustus 2016
Home/ Berita/ Sikap PP Muhammadiyah dan PWM Se-Indonesia Terhadap Kondisi Aktual Bangsa Indonesia

Sikap PP Muhammadiyah dan PWM Se-Indonesia Terhadap Kondisi Aktual Bangsa Indonesia

Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan Rapat Konsolidasi Nasional bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia, Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat, Rektor-rektor Universitas Muhammadiyah, dan Organisasi Otonom tingkat Pusat yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 28 September 2011 di gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1.     Beban bangsa Indonesia di tengah bayang-bayang ancaman krisis ekonomi global saat ini terbilang berat.   Masalah ketenagakerjaan, kemiskinan, kerusakan sumberdaya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, nasib pulau-pulau terluar/terdepan, konflik horizontal, terorisme, dan masalah kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia. Beban berat itu bukan sekadar dalam bobot masalahnya yang memang kompleks, tetapi pada saat yang sama diperparah oleh penyakit kronis dan menular yang bernama korupsi.

2.     Dalam menghadapi masalah-masalah besar tersebut diperlukan keberanian moral dan politik yang kuat dari pemerintah dan seluruh penyelenggara negara termasuk kekuatan-kekuatan politik nasional untuk menyelesaikannya secara tuntas dan sistemik. Bersamaan dengan itu diperlukan pengerahan seluruh kekuatan nasional di bawah pemerintahan yang kuat dan memiliki visi, komitmen, dan ketegasan politik yang tinggi dalam mengambil kebijakan. Khusus dalam pemberantasan korupsi dituntut langkah-langkah terobosan yang berani untuk membongkar kasus-kasus besar guna menjerat  pelaku-pelaku utama disertai vonis hukum yang seberat-beratnya.

3.     Muhammadiyah menilai perkembangan politik nasional dewasa ini cenderung kehilangan idealisme karena semakin menunjukkan perilaku politik transaksional  yang serba pragmatis.  Hal itu ditunjukkan dengan meluasnya politik-politik uang, pemanfaatan anggaran serta jabatan publik untuk kepentingan politik diri sendiri, kroni, dan lingkungan partai. Politik mulai kehilangan nilai moral dan visi yang didasarkan pada kebenaran, kebaikan, etika, dan lebih jauh lagi cita-cita nasional yang menjadi fondasi berbangsa dan bernegara. Selain itu, perkembangan demokrasi yang cukup positif tidak disertai dengan proses penegakkan hukum dan proses politik yang substantif, sehingga membuka peluang banyak masalah baru dalam kehidupan politik nasional hingga daerah di  negeri ini.

4.     Dalam menyikapi terorisme Muhammadiyah mengecam setiap tindakan kekerasan atas nama apapun, oleh siapapun, danuntuk kepentingan apapun. Pemerintah dengan aparat intelejen, kepolisian, dan seluruh institusi terkait lainnya diminta untuk melakukan penanggulangan terorisme secara menyeluruh sejak proses pencegahan hingga penindakan, dengan tetap harus bertindak cermat, objektif,  dan lebih bertumpu pada kekuatan sendiri. Namun demikian dalam penanganan terorisme tidak kemudian melalaikan dan mengalihkan perhatian pemerintah dari pemecahan masalah-masalah besar bangsa yang tidak kalah pentingnya untuk dihadapi dengan penuh pertanggungjawaban publik yang optimal.

5.     Muhammadiyah sebagai komponen bangsa yang telah berdiri jauh sebelum Republik Indonesia merdeka, senantiasa mengutamakan kepentingan dan kemajuan bangsa di atas segalanya. Muhammadiyah sejalan dengan Khittah dan Kepribadiannya menegaskan sikap untuk konsisten dalam beramar ma’ruf dan nahi munkar, berkiprah nyata melalui berbagai amal usaha,  serta bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh komponen bangsa secara cerdas dan mengedepankan nasib bangsa. Muhammadiyah mengajak seluruh elite bangsa untuk konsisten antara kata dan tindakan, menjunjungtinggi moral yang utama, menunaikan amanat rakyat,  serta memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri, kelompok, dan golongan. Muhammadiyah mengajak pemerintah di seluruh tingkatan untuk semakin meningkatkan komitmen dan kesungguhan dalam memajukan bangsa, disertai sikap mengedepankan keadilan dan kejujuran, berdiri di atas semua golongan, tidak partisan, dan mampu menunjukkan jiwa kenegarawanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *