|
Palembang - Para ulama dalam memutuskan sebuah fatwa hendaknya perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat, Persoalan halal haram apalagi yang menyangkut dosa tidak mesti selalu dilihat dari hukum fiqih, tetapi cukup dengan pendekatan akhlak dan dakwah. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah,  Din Syamsuddin di sela-sela acara Milad Muhammadiyah ke-99 di Universitas Muhammadiyah Palembang, Rabu (28/1), atas dikeluarkannya fatwa haram golput oleh MUI. Meskipun fatwa merupakan kewenangan ulama, Din mengingatkan, para ulama harus arif dan bijaksana, dan selalu memperhatikan kondisi masyarakat. “Seperi golput misalnya, tidak semua bisa dikaitkan dengan hukum agama halal dan haram”, sanggahnya. Din menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, sebagai manifestasi warga negara yang baik, dan memiliki tanggungjawab moral untuk melakukan perubahan lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut, menurut Din, yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, seharusnya MUI mengeluarkan fatwa-fatwa prioritas, yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dicontohkannya, fikih korupsi, bagaimana meningkatkan daya saing bangsa, memerangi kemalasan, dan sejenisnya. Bukan fatwa yang bersifat ad hoc atau kontroversi. (Mul)
|
ok dr Taufiq saya sangat setuju dan&n...
Assalamu'alaykum wr. wb. Kiranya mod...
di tempat saya di daerah muntilan sus...
spemuventa 2010 semangaat
Oh ya kalau begitu bagaimana kalau ki...