cool hit counter

Persyarikatan Muhammadiyah

gambar

IV. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program

A. Prinsip Pengorganisasian dan Pelaksanaan
Program Muhammadiyah jangka panjang dua puluh tahun (2005-2025) dan program lima tahun ke depan (2010-2015) dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip pengorganisasian dan pelaksanaan sebagai berikut:
1.    Program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-46 / Muktamar satu abad merupakan program nasional/pusat (keseluruhan) yang menjadi acuan umum bagi perumusan dan pelaksanaan program di tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting, organisasi otonom, dan amal usaha Persyarikatan sesuai dengan kewenangan, kepentingan, dan kondisi masing-masing.
2.    Program Muhammadiyah 2010-2015 secara umum dan keseluruhan berada dalam tanggung jawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan pelaksanaan serta penjabaran program berada di tingkat daerah sebagai pusat adminstrasi pelaksanaan program. Artinya bahwa Pimpinan Muhammadiyah Daerah menjadi tempat konsentrasi administrasi dan pelaksanaan program dengan pertimbangan lebih dekat ke arus bawah yakni cabang dan ranting serta lebih realistis dalam melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan program Muhammadiyah sesuai dengan orientasi otonomi dan opersional program dari bawah (bottom-up).
3.    Kebijakan pengorganisasian dan pelaksanaan program di tingkat wilayah meliputi tiga aspek/fungsi, pertama sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan Pusat dalam melaksanakan program umum menyeluruh/nasional, kedua bertanggung jawab dalam pengorganisasian secara umum terhadap pelaksanaan program di bawahnya, dan ketiga melaksanakan kebijakan-kebijakan khusus sesuai dengan kewenangan dan kepentingan wilayah masing-masing.
4.    Khusus bagi Organisasi Otonom Muhammadiyah program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-46 menjadi acuan umum sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan kekhususan organisasi otonom masing-masing.
5.    Bagi amal usaha Persyarikatan, program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-46 merupakan kewajiban untuk menjadi sumber materi dan dilaksanakan sesuai dengan jenis dan kegiatan amal usaha masing-masing.
6.    Pengorganisasian dan pelaksanaan program tetap mempertimbangkan sistem satu atap dan lintas sektoral di bawah tanggungjawab Pimpinan Persyarikatan.
7.    Program Muhammadiyah secara umum dijabarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke dalam Kebijakan Pelaksanaan Program Muhammadiyah sehingga menjadi sistem kegiatan yang operasional, baik program umum maupun bidang.


B.    Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Wilayah
1.    Rumusan program Muhammadiyah tingkat wilayah diputuskan dalam Musyawarah Wilayah, yaitu berupa “Program Wilayah Muhammadiyah” periode lima-tahunan, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksana kebijakan program nasional di masing-masing wilayah yang disesuaikan dengan kewenangan, kreativitas, kepentingan, dan kondisi setempat.
2.    Pimpinan Wilayah bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian dan pelaksanaan program di wilayah sesuai dengan mekanisme organisasi dalam Persyarikatan.
3.    Program tingkat wilayah disusun dengan mengacu program nasional/pusat Muhammadiyah dan diarahkan pada hal-hal berikut:
a.    Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di wilayah yang bersangkutan.
b.    Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.
c.     Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang lebih strategis yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah, dan (2) acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat wilayah.

 
C.    Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Daerah
1.    Rumusan program Muhammadiyah tingkat daerah diputuskan dalam Musyawarah Daerah, yaitu berupa “Program Daerah Muhammadiyah” periode lima-tahunan.
2.    Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan tempat konsentrasi administrasi pengorganisasian dan pelaksanaan program nasional/keseluruhan dan program wilayah Muhammadiyah agar tercapai kesuksesan program di tingkat bawah.
3.    Program tingkat daerah disusun dengan mengacu program nasional/pusat dan wilayah yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut:
a.    Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di daerah yang bersangkutan.
b.    Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.
c.     Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah, dan (2) acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat daerah.

 
D. Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Cabang
1.    Rumusan program Muhammadiyah tingkat Cabang diputuskan dalam Musyawarah Cabang, yaitu berupa “Program Cabang Muhammadiyah” periode lima-tahunan.
2.    Program tingkat Cabang disusun dengan mengacu program nasional/pusat, wilayah, dan daerah yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut:
a.    Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di Cabang yang bersangkutan.
b.    Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.
c.     Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang, dan (2) acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat cabang.

 
E.    Pengorganisasian  dan Penjabaran Program di Tingkat  Ranting
1.    Rumusan program Muhammadiyah tingkat ranting diputuskan dalam Musyawarah Ranting, yaitu berupa “Program Ranting Muhammadiyah” periode lima-tahunan.
2.    Program tingkat Ranting disusun dengan mengacu program nasional/pusat, wilayah, daerah, dan cabang yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sbb:
a.    Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di Ranting yang bersangkutan.
b.    Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.
c.     Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting, dan (2) acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat Ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat Ranting, dan (3) Mengorganisasikan dan mengoperasionalkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan anggota/jama’ah.
 
 
F. Pengorganisasian dan Penjabaran Program oleh Ortom Persyarikatan
1.    Perumusan Program organisasi otonom khususnya di tingkat pusat secara umum mengacu pada program nasional Muhammadiyah dan mengembangkan program sesuai dengan jenis dan lahan garapan masing-masing.
2.    Setiap organisasi otonom memiliki kewenangan, mekanisme, dan kekhususan masing-masing dalam merumuskan program dan kebijakan sesuai dengan otonomi masing-masing; tetapi tidak boleh bertentangan dengan program Muhammadiyah.
3.    Seluruh organisasi otonom dapat mengembangkan jaringan kerjasama dan program yang terpadu sesuai dengan kepentingan dan asas efektivitas-efisiensi, baik yang menyangkut sumberdaya insani, dana, potensi, dan peluang yang tersedia dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip yang ditetapkan Pimpinan Persyarikatan.
4.    Mengembangkan kemandirian dengan menggalang keterpaduan dan jaringan kelembagaan dalam melaksanakan program masing-masing organisasi otonom.
 
 
G.    Pelaksanaan Program oleh Majelis dan Lembaga
1.    Majelis dan lembaga sebagai unsur pembantu pimpinan Persyarikatan berfungsi sebagai pelaksana program Muhammadiyah sesuai dengan jenis dan bidang yang ditanganinya, serta tidak dibenarkan menentukan kebijakan yang melampaui kewenangan Pimpinan Persyarikatan dan melampaui fungsi-tugasnya masing-masing selaku Unsur Pembantu Pimpinan.
2.    Kebijakan-kebijakan majelis dan lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan bersifat operasional dan penjabaran, sedangkan kebijakan-kebijakan strategis selain menjadi kewenangan pimpinan Persyarikatan juga dalam bidangnya masing-masing harus memperoleh persetujuan pimpinan Persyarikatan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
3.    Pelaksanaan dan penjabaran program Muhammadiyah oleh majelis dan lembaga harus bersumber dari program nasional untuk tingkat pusat serta program di tingkat masing-masing untuk majelis dan lembaga yang setingkat.
4.    Dalam penjabaran dan pelaksanaan program oleh majelis dan lembaga harus diterapkan prinsip operasional yang bersifat efektif-efisien, terfokus pada jenis program yang sesuai dengan majelis/lembaga/badan yang bersangkutan, menghindari tumpang-tindih, realistis, dan berorientasi pada bidang masing-masing, serta dapat mencapai target yang digariskan.
5.    Penjabaran dan pelaksanaan program Muhammadiyah oleh masing-masing majelis dan lembaga cukup dilakukan melalui rapat kerja di tingkat masing-masing dan melalui pengesahan oleh pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing. Sedangkan fungsi-fungsi koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan tahap-tahap pengorganisasian lainnya dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
6.    Majelis dan lembaga dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional untuk koordinasi organisasi yang dipandang penting sesuai keperluan dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Rapat Kerja Nasional tidak mengagendakan perumusan program baru yang membawa kemungkinan pada menambah dan memperluas program melebihi keputusan Muktamar atau permusyawaratan di setiap tingkatan pimpinan Persyarikatan lainnya.
7.    Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis/Lembaga dan unit kelembagaan lainnya dalam Persyarikatan tidak diperbolehkan menyusun dan menetapkan hal-hal yang bersifat umum dan strategis yang melampaui kewenangan Pimpinan Persyarikatan serta melampaui fungsi tugas/kewenangannya masing-masing selaku Unsur Pembantu Pimpinan.
 
 
H.    Pelaksanaan Program oleh Amal Usaha
1.    Rumusan program Amal Usaha Muhammadiyah dilakukan dengan mengacu secara umum pada (1) Program Nasional Muhammadiyah, Program Wilayah Muhammadiyah, dan Program Persyarikatan di lingkungan masing-masing, dan (2) Program Majelis terkait, sesuai dengan jenis/bidang amal usaha yang bersangkutan.
2.    Rumusan program amal usaha disusun secara fleksibel, sesuai dengan Statuta, Qaidah atau Pedoman Amal Usaha yang bersangkutan, dengan mengindahkan prinsip-prinsip penyusunan program sebagaimana tercantum pada Program Muhammadiyah dan tetap terikat pada nilai-nilai dan peraturan Persyarikatan.
3.    Perumusan program amal usaha hendaknya disusun secara dinamis dengan memperhatikan kebutuhan dan permasalahan serta potensi jenis/bidang garap di tempat amal usaha berada.
4.    Perumusan dan penjabaran Program Amal Usaha secara rinci ditetapkan oleh majelis yang terkait yang kemudian dibakukan dalam kegiatan amal usaha yang bersangkutan.
5.    Pelaksanaan program di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah selain mengacu pada landasan dan prinsip Program Muhammadiyah, juga dikembangkan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang semakin mengarah pada kualitas sesuai dengan jenis/bidang dan tujuan amal usaha yang bersangkutan.

iklan

Berita Terpopular

Jakarta - Muhammadiyah menghormati hasil sidang itsbat yang dilakukan pemerintah menetapkan awal ... selengkapnya
Jakarta - Kementerian Agama harus tetap ada dan namanya jangan diubah. Ini bagian dari sejarah ba ... selengkapnya

Daftar Newsletter

Tetap terkini dengan berita terbaru dari Muhammadiyah

Bacaan Sehari-hari

Berkesenian itu bila dilaksanakan untuk ibadah akan mendapatkan pahala
[H. Muhammad Muqaddas]
iklan